Memulai Penipuan

Promo produk mulai digelar, beraneka rasa, warna, bentuk dan kemasan dengan satu statement besar “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”  dan dengan satu tujuan “Memenangkan Hati Konsumen”. Layaknya sebuah pasar, saat ini banyak produk lama dengan kemasan baru, produk baru dengan produsen lama, produk baru yang benar-benar baru, ada juga produk lama dengan kemasan lama pula, berbagai macam bentuk tersebut dilatarbelakangi suatu analisa SWOT yang berdasarkan kepada hasil survey preferensi konsumen terhadap produk, popularitas perusahaan dan pemimpin perusahaan, acceptabilitas produk di masyarakat dan lain sebagainya pun digarap matang.

Segment, Target Market, dan Positioning pun tak luput menjadi garapan penting bagi pemilik produk, berdasarkan rule of tumb, mereka memilih populasi lower social class yang merupakan populasi terbesar masyarakat Indonesia, alasannya sederhana, populasi terbesar tersebut mudah sekali untuk digarap, tidak perlu suatu strategi khusus yang njelimet dan mumet, cukup dengan satu kata, UANG (Perbaikan ekonomi, sekolah gratis, kesehatan gratis dan membuat kebijaksanaan yang membela wong cilik). Sehingga pesan campaign Above The Line mereka selalu mengarah kepada keberpihakan kepada wong cilik dan jargon-jargon usang politik. Karena pasar yang dituju relatif sama, mereka berlomba-lomba memanfaatkan saluran promosi, baik above the line maupun below the line, aktivitas promosi tersebut boleh dibilang mahal dan butuh modal yang sangat besar. Menurut anggota DPR, Drajad Wibowo adalah sekitar Rp. 50 triliun, berikut penuturan beliau kepada Media Indonesia,”Kalau dana kampanye caleg (calon anggota legislatif), estimasi saya bisa Rp. 7 triliun sampai Rp. 8 triliun untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dana kampanye Pilpres sekitar Rp. 2 triliun sampai Rp. 3 triliun. Jadi mungkin totalnya sekitar Rp. 50 triliun.” Suatu nilai yang WOW…

Apa yang sebenarnya mereka kejar, kesejahteraan rakyat atau return (keuntungan) hasil usaha? Berikut gambaran yang saya peroleh dari kabarinews.com, penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.

Rutin perbulan meliputi :
– Gaji pokok : Rp 15.510.000
– Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
– Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
– Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
– Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
– Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
– Total : Rp 46.100.000/bulan
– Total Pertahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

– Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
– Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp. 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

– Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
– Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

Sebagai sebuah perusahaan, maka keuntunganlah yang menjadi visi dan misi utama, etika dan moral bertindak utama adalah bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan perusahaan, Maka tak heran terciptalah mafia-mafia senayan, sebuah bangunan yang seharusnya merupakan penyalur aspirasi rakyat dan menciptakan kesejahteraan rakyat menjadi sebuah bangunan yang menyeramkan, bangunan yang merupakan sarang lobby dengan imbalan materi, pemerasan dalam bentuk halus.

Beberapa minggu yang lalu, saya coba menanyakan kesekertariat DPRRI mengenai daftar lengkap anggota DPRRI yang telah mejadi tersangka, maupun yang sudah menjadi tahanan dalam kaitan kasus korupsi, dan berasala dari partai mana saja mereka. Sampai tulisan ini diturunkan, tidak ada balasan email ke saya. Hal ini membuktikan ketidak-transparan dan ketidak-accountabilitas-nya lembaga tersebut. Daftar tersebut akan berguna bagi kita untuk memberi hukuman kepada partai yang tidak becus dalam melakukan recruitment maupun pengawasan kepada para anggotanya. Jika hal ini berlangsung terus, maka hasil PEMILU 2009 adalah penggulangan masa lalu, yang tetap tak bermoral dan penuh dengan aksi KKN didalamnya.

“SETELAH KEKUASAANKU RAIH, MATERI ADALAH TUJUANKU”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: